“Terima kasih kepada media dan wartawan yang kritis dan membuka “bau “anyir” di balik rencana awal pemberian nama Bahlil,” sambung Fofid yang juga seorang sastrawan ini.
Sama halnya dengan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Ronny Samloy menyebutkan berita murahan adalah bentuk intimidasi pers.
Papar Samloy, Ini juga pelecehan pers sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di negara RI.
Tidak layak jadi pejabat yang merendahkan produk jurnalistik, kata Samloy, lebih baik mundur kalau alergi kritik karena seorang pejabat di dunia pendidikan picik dan sempit pemikirannya.
“Pers hanya menyuarakan aspirasi masyarakat. Herannya presiden tidak pernah merendahkan kerja dan produk pers tapi pejabat Unpatti sebaliknya. Perlu banyak belajar etika demokrasi,” sesalnya.(AM-29)
