“Ini untuk mencegah adanya oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemberian bantuan sosial agar diberikan dengan benar dan tepat sasaran kepada masyarakat. Bantuan sosial yang berhak menerima dan yang menjadi target penerima haruslah sebagaimana yang tertera dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Selain, juga minta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bansos dalam data tersebut agar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.
Dilansir Antara News, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni setuju dengan pernyataan presiden tersebut. Sahroni juga mengajak publik untuk mengawal KPK dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan negara. Terlebih, pandemi Covid-19 itu merupakan bencana kesehatan yang menimpa dunia.
Dia pun meminta KPK tegas dalam menindak setiap pihak yang terlibat, terlebih yang dikorupsi adalah dana bansos untuk masyarakat miskin dan membutuhkan di saat ekonomi merosot tajam.
“Pokoknya KPK wajib tangkap semua pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah, swasta, hingga yang berperan sebagai broker sekalipun. Sapu habis semuanya, tidak boleh ada tebang pilih!” tegasnya.(**)
