“Kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami kolaborasi [dengan] TNI, ini kan sudah lama. [ini baru] Periode pertama. Dulu, kami kolaborasi lima tahun,” jawab Amran saat ditanya wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau di Istana Negara, Rabu (23/10).
Amran menyatakannya saat ditanya potensi konflik dan kekerasan terhadap warga sipil setelah kehadiran pasukan TNI di lokasi PSN di Merauke, Papua Selatan.
Namun permintaan optimisme itu tak selaras dengan temuan di lapangan. Laporan berbagai lembaga hukum dan HAM menggambarkan betapa pelaksanaan PSN sarat kekerasan dan problematik.
KontraS, misalnya, mencatat sedikitnya 79 peristiwa pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PSN sepanjang November 2019-Oktober 2023.
Adapun laporan Komnas HAM mendokumentasikan sedikitnya 1.675 kasus pelanggaran HAM selama tiga tahun terakhir. Kasus didominasi salah satunya oleh pelaksanaan PSN.
Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria lantaran dibarengi dengan pendekatan keamanan.
Temuan itu sejalan dengan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mendapati 115 letusan konflik agraria akibat PSN, sepanjang 2020-2023. (Tulisan Kedua)
SUMBER : BBC INDONESIA
