Hal itu ditekankan ketika dimintai tanggapan terhadap kritikan peneliti dan pegiat HAM yang mengkhawatirkan kehadiran pasukan TNI dalam proyek PSN di Merauke.
“Saya mengerahkan mahasiswa, saya mengerahkan petani. Belum tentu ada yang mau ke hutan. Siapa yang mau ke sana? Yang mau ke sana dan digerakkan memang pasukan [TNI],” imbuh Johny.
Ia pun merasa warga tidak bermasalah dengan kehadiran TNI. Menurut Johny, penolakan masyarakat adat selama ini lebih kepada pelaksanaan PSN di Merauke.
“Kalau saya lihat, penolakan itu bukan penolakan keterlibatan TNI, bukan. Penolakan mereka adalah penolakan terhadap pekerjaan [PSN] yang dilakukan.
“Penolakan itu bukan dia tidak setuju. Tetapi mereka belum mengerti. Ya mungkin, mohon maaf, kemarin kami—terutama Pemda—yang masuknya agak lambat untuk sosialisasi, jadi salah pengertian,” kata Johny.
Secara terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pengerahan tentara ke tapak PSN sebagai tenaga bantuan lantaran tenaga kerja di sana masih kurang. Dan menurutnya bukan hanya TNI, melainkan juga mahasiswa.
Ia pun meminta publik untuk tak berprasangka dan melihat upaya pelibatan militer dalam PSN Merauke ini secara utuh, “jangan dilihat secara parsial”.
