BeritaEkonomiLINGKUNGANNasionalSeni & BudayaSOSIALTNI dan POLRIUtama

Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat ‘ketakutan’ – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang’

28
×

Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat ‘ketakutan’ – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang’

Sebarkan artikel ini
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) tiba di Merauke, untuk meninjau lahan food estate di wilayah itu, Rabu (22/05).(Tribun Papua.com/Jamal)

Mengapa ‘sangat bahaya’ melibatkan militer?

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas mengingatkan potensi munculnya konflik maupun kekerasan baru.

Bertolak pada rekam jejak kekerasan yang dialami warga Papua, menurut Cahyo, keterlibatan aparat keamanan dalam pengerjaan PSN cenderung akan lebih banyak intimidatif.

Lebih lanjut ia khawatir, pelibatan militer justru akan memperkuat penggusuran berlapis terhadap masyarakat adat.

“Ini adalah bentuk kolonialisme baru yang ekstensif,” ungkap Cahyo kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (17/10).

Analisis tumpang susun peta proyek MIFEE dan PSN di Merauke, Papua Selatan.(Yayasan Pusaka)

Dikutip dari BBC Indonesia, dalam jangka pendek, lanjutnya, ini akan mendorong terjadinya perampasan lahan masyarakat adat.

Sementara dampak jangka panjang berupa pemindahan paksa masyarakat adat dari tanahnya.

Baca Juga  Ketua AMPG Maluku Optimis Pasangan ‘SAH’ Menang di Pilkada Bursel

“Mereka akan tergusur, kemudian tercerabut dari ruang ekologisnya. Karena orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah.

Mereka tidak akan memiliki daya hidup ketika mereka tercerabut dari habitat ekologisnya. Dan itu kan seharusnya tidak seperti itu,” tegas Cahyo.

Seorang pria berdiri di salah-satu lahan Proyek Strategi Nasional (PSN) cetak sawah satu juta hektare di Merauke, Papua Selatan.(yayasan pusaka)

Senada, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya melalui keterangan tertulis, mengingatkan, pengerahan tambahan prajurit militer di Tanah Papua “sangat berbahaya di tengah permasalahan di tubuh TNI yang belum berhasil diatasiyaitu tentang profesionalisme dan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *