Namun, pertemuan empat partai inti (Gerindra, Golkar, PAN, PKB) tanpa Demokrat membahas agenda krusial seperti pilkada lewat DPRD menunjukkan potensi marginalisasi. Peristiwa ini mirip pola 2019 ketika Demokrat sempat oposisi di awal Jokowi, tetapi akhirnya merapat pada 2021 untuk akses kekuasaan.
Faktor pendorong keluar antara lain ketidakpuasan atas distribusi posisi (AHY “hanya” Menteri Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bukan strategis seperti ekonomi), plus isu internal seperti tudingan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik hoaks ijazah Jokowi yang memicu somasi.
Di media sosial, netizen bahkan mendorong Demokrat mundur demi “kehormatan,” menganalogikan dengan SBY yang mundur dari kabinet Megawati pada 2004 untuk kemudian menjadi presiden.
Sebaliknya, penghalang besar adalah pragmatisme di mana koalisi Prabowo menguasai 80% DPR, membuat oposisi berisiko tinggi. Demokrat, dengan 7% suara pemilu 2024, bergantung pada akses pemerintahan untuk bertahan. Keluar bisa seperti hoaks lama tentang perpisahan karena Gibran, tetapi kali ini nyata jika friksi berlanjut.
Jika Prabowo gagal mengatasi isu ekonomi seperti inflasi pasca-subsidi atau skandal korupsi, kemungkinan naik ke 50% menjelang Pilpres 2029. Tetapi untuk 2026 ini, Demokrat kemungkinan tetap bertahan sebagai “semi-oposisi” internal, kritis tapi tidak keluar, seperti sikap mereka terhadap RUU TNI yang dikritik tetapi tidak mundur.
