Di awal tahun 2026 spekulasi politik Indonesia kembali bergetar seperti senar gitar seputar Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sinyal-sinyal retak dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Presiden Prabowo Subianto, seperti pertemuan empat elit partai koalisi tanpa kehadiran Demokrat pada akhir Desember 2025, memicu pertanyaan; apakah Demokrat lebih baik keluar dari pemerintahan dan beralih menjadi oposisi?
Meski belum ada indikasi resmi keluar, dinamika ini mencerminkan friksi internal koalisi yang gemuk, di mana Demokrat sering terlihat sebagai “mitra sekunder” setelah bergabung belakangan pada 2023. Posisi yang kurang menguntungkan bagi Demokrat.
Mengutip Akun Medsos Pepih Nugraha II, Saya coba mengeksplorasi kemungkinan tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika Demokrat oposisi, serta nasib AHY pasca-keluar (jika terjadi), berdasarkan pola historis, kepentingan kekuasaan, dan konteks terkini seperti wacana pilkada via DPRD yang dibahas tanpa mereka.
Kemungkinan Demokrat Keluar dari Koalisi Pemerintah Prabowo
Kemungkinan ini tidak nol, tetapi rendah dalam jangka pendek. Mungkin hanya 20-30% berdasarkan tren politik Indonesia yang pragmatis. Demokrat telah menyatakan loyalitas tegas terhadap Prabowo dan konstitusi, seperti dinyatakan AHY baru-baru ini dalam apresiasi terhadap penanganan bencana.
