Tito menjelaskan, menurut pengalaman pemerintah dengan sidang dismissal MK, biasanya gugatan yang tidak dilanjutkan melebihi 50 persen. Menurut dia, hal ini karena MK memiliki ambang batas atau threshold tersendiri untuk dismissal.
“Kalau tidak terdapat indikasi pelanggaran terstruktur dan masif itu akan ditolak gugatannya sebelum sampai ke pembuktian,” ujarnya.
Mempertimbangkan hal tersebut, Tito mengatakan pemerintah ingin menggabungkan pelantikan para kepala daerah terpilih. Kepala daerah yang dimaksud adalah mereka yang tak bersengketa sejak awal dan mereka yang tak lagi bersengketa karena gugatan yang menjerat mereka ditolak MK.
Setelah MK membacakan putusan dismissal hari ini, masih dibutuhkan beberapa hari untuk mempersiapkan pelantikan para kepala daerah. Oleh karena itu, pemerintah mulanya mempertimbangkan 18, 19, atau 20 Februari sebagai tanggal pelantikan. Tito berkata ia memberi masukan kepada Prabowo untuk tanggal terbaik.
“Dan beliau ingin cepat. Bagus kalau yang dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan, digabung. Nah itu beliau memilih tanggal 20,” ujar Tito. ***
