Dari ruang inilah saya kembali menegaskan bahwa kampung adalah basis demokrasi pertama, tempat nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif tumbuh secara alami.
Kampung juga merupakan sekolah demokrasi paling awal. Nilai-nilai pengawasan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sejatinya telah hidup dalam praktik sosial masyarakat kampung melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan sanksi sosial yang dijaga secara kolektif.
Mangente Kampung berupaya menguatkan nilai-nilai tersebut agar selaras dengan prinsip demokrasi dan hukum Pemilu yang berlaku.
“Kampung adalah basis demokrasi pertama. Dari kampunglah kesadaran politik warga dibentuk, dan dari sanalah Pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat dapat dilahirkan.”
Masyarakat kampung memiliki posisi strategis dalam demokrasi elektoral. Mereka bukan hanya pemilih, tetapi juga penjaga nilai dan pengawas sosial yang paling dekat dengan proses politik.
Dengan pemahaman yang tepat, warga kampung mampu mengenali dan menolak praktik-praktik yang menyimpang, seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, maupun politisasi identitas yang berpotensi merusak kohesi sosial.
Dalam konteks pengawasan Pemilu, Mangente Kampung menegaskan bahwa pengawasan bukan semata tugas lembaga penyelenggara. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan warga secara aktif dan berkelanjutan.
