AMBON, arikamedia.id – Total APBD Provinsi Maluku Rp3,3 Triliun, selain kecil, Pemerintahan dibawah kendali Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath selaku Gubernur dan Wakil Gubernur juga diperhadapkan dengan kebijakan efesiensi anggaran.
Adanya keluhan Gubernur soal Pokir, anggota DPRD Maluku Lucky Wattimury mengaku tidak apa-apa, bersyukur jika Gubernur mengambil hal tersebut, sehingga diketahui ada masalah dengan daerah ini.
“Pertanyaannya adalah, dengan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Maluku ini mau dikemanakan. APBD sudah kecil, masalahnya banyak yang mesti diselesaikan, oleh karena itu, ini tugas berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar politisi PDIP ini kepada para jurnalis di Rumah Rakyat Karpan, Senin (17/03/25).
Salah satu cara agar Pemda dapat melaksanakan tugas secara baik, sambungnya, Maluku harus dibebaskan dari efisiensi, apalagi ada kebijakan Gubernur untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Uang dari mana lagi. Namanya efisiensi itu dibebaskan dari Maluku lah, kita punya masalah begini rumit, APBD sudah kecil ditambah hutang, rakyat dapat apa?,” cetusnya.
Untuk hal ini lebih lanjut dikatakan, harus dibicarakan secara baik, supaya ada langkah yang sama antara Pemda dan DPRD. Sehingga ada ruang-ruang dalam menjawab ketersediaan anggaran dalam proses pembangunan dan kesejahterakan rakyat Maluku. ***
