MIP dirancang mencakup berbagai fungsi pelabuhan logistik, pusat perikanan, distribusi hasil pertanian, terminal kendaraan dan kargo, kawasan industri, hingga fasilitas LNG.
“Kalau distribusi lebih dekat dan efisien, harga barang bisa lebih terkendali. Ini yang sedang kita upayakan,” jelasnya
Gubernur juga menepis anggapan bahwa lokasi proyek ditentukan secara sepihak.
Ia menegaskan bahwa semua masih melalui kajian teknis, faktor efisiensi menjadi pertimbangan utama agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau pembangunan yang kurang dimanfaatkan.
Jika pelabuhan dibangun di lokasi yang kurang tepat, bisa muncul biaya tambahan seperti bongkar muat berulang (double handling) yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang.
“Kita belajar dari pengalaman. Jangan sampai bangun besar, tapi manfaatnya tidak maksimal,” tegasnya.
Pemprov Maluku, lanjut Gubernur, tidak menutup ruang diskusi. Aspirasi masyarakat tetap dihargai. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan harus berdasarkan data dan kajian ilmiah, bukan semata-mata dorongan opini atau kepentingan tertentu.
Visi besar yang dibawa adalah menjadikan Maluku sebagai pusat distribusi logistik untuk wilayah Pasifik Timur dan Selatan.
Namun, keputusan akhir mengenai lokasi apakah di Banda, SBB, KKT, Pulau Buru, atau wilayah lainnyaakan ditetapkan berdasarkan hasil kajian objektif.
