JERMAN – Komunitas Kurdi di Jerman (KGD) telah meminta Merz untuk menuntut komitmen yang mengikat terkait perlindungan minoritas di Suriah selama kunjungan tersebut. Mereka menuduh Sharaa melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang.
Sharaa naik tahta pada Desember 2024 setelah memimpin serangan pemberontak Islamis yang menggulingkan mantan pemimpin Bashar al-Assad, mengakhiri lebih dari satu dekade perang saudara.
Ia berjanji untuk menyatukan kembali Suriah, tetapi negara itu tetap terpecah belah dan telah diguncang oleh beberapa gelombang kekerasan sektarian yang mematikan termasuk bentrokan baru-baru ini antara pasukan yang bersekutu dengan pemerintah dan kelompok Kurdi di timur laut.
Namun Franziska Brantner dari Partai Hijau, partai oposisi Jerman, mengatakan bahwa kembali ke Suriah bukanlah pilihan bagi banyak orang, karena kurangnya infrastruktur dan situasi keamanan yang tidak stabil di sana.
Dia mengatakan banyak warga Suriah yang “sangat berakar” di Jerman, memegang pekerjaan penting secara sistemik dan memiliki anak yang bersekolah.
Awal tahun ini, pemerintah mengumumkan pembentukan badan parlemen sementara, dan menggambarkannya sebagai langkah menuju reformasi konstitusional.
