BeritaDaerahHukum & KriminalNasionalUtama

Koordinasi Layanan AHU di Wilayah, Kanwil Kumham Maluku Kunjungi Ditjen

51
×

Koordinasi Layanan AHU di Wilayah, Kanwil Kumham Maluku Kunjungi Ditjen

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, arikamedia.id – Bergerak cepat dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan berbagai permasalahan Administrasi Hukum Umum di Wilayah, Kanwil Kemenkumham Maluku mengunjungi Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan koordinasi layanan Kenotariatan dan Kewarganegaraan, Rabu (31/07/2024).

Kunjungan ini dikoordinatori oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ernie Nurhayanti Toelle mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo yang diterima langsung oleh Ketua Tim Peningkatan layanan informasi data notaris, pembinaan, dan pengawasan notaris serta tim dari Direktorat Tata Negara.

Dijelaskan oleh Yanti bahwa permasalahan yang dibawa adalah perihal Pemegang Protokol notaris, notaris yang melanggar tugas dan fungsi, dan pengaduan dari masyarakat yang meminta salinan akta kepada notaris yang sudah pensiun. Sementara permasalahan kewarganegaraan yang dibahas terkait Salinan Berita Acara Sumpah Kewarganegaraan.

Baca Juga  Dari Perayaan Natal 2024 Lapas Wahai

Dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan, dijelaskan bahwa sesuai dengan kapasitasnya didapat hasil bahwa penolakan pemegang protokol notaris yang telah ditetapkan dengan SK Menkumham akan menjadi pembahasan dengan MPPN untuk tindakan lebih lanjut.

Selanjutnya terkait pemberian sanksi notaris yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya, sementara dalam tahapan pembahasan oleh MPPN. Pelantikan MPWN untuk menindaklanjuti permasalahan notaris yang telah melalui pemeriksaan MPDN yang semestinya sudah ditindaklanjuti oleh MPWN akan menjadi prioritas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…