“Harus dipastikan bahwa pembebesan lahan terhadap desa wermatan harus terlaksana sebaik mungkkin jangan sampai hak-hak masyarakat di hiiraukan, ini juga akan menjadi potensi konflik jangka panjang,” katanya.
KNPI berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret sejak dini. Meski tim percepatan pengoperasian telah dibentuk oleh pemerintah provinsi, peran pemerintah kabupaten dinilai sangat penting dalam meredam potensi konflik sosial.
“Diharapkan pemda sedini mungkin menyiapkan langkah-langkah konkret. Pada prinsipnya tim percepatan pengoperasian sudah dibentuk oleh pemprov tapi pemda juga andil besar disitu dalam meredam potensi konflik yang mungkin akan terjadi,” ujarnya.
Tak kalah penting, persoalan nelayan yang terdampak aktivitas survei juga harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Kemudian terkait hak-hak masyarakat nelayan disanah yang terjadi konflik ini juga penting untuk diselesaikan dalam waktu dekat, karena survey yang sementara berjalan jangan sampai mempengaruhui hajat hidup orang banyak, sehingga mata pencaharian mereka terganggu dan mereka tidak mendapatkan kompensasi dari pada itu,” imbunhya
KNPI menekankan bahwa kompensasi harus diberikan secara rasional dan adil, khususnya bagi petani rumput laut yang terdampak.
