Dia juga memastikan, pemerintah pusat lewat KLH akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika diperlukan jika tidak terjadi langkah perbaikan yang diperlukan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
“Namun kami pastikan, bila mana bupati, wali kota, gubernur tidak melaksanakan fungsi itu, maka menteri sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dimandatkan untuk melakukan pengawasan dan dimandatkan untuk melakukan penegakan hukum,” demikian Hanif Faisol Nurofiq. *
Langkah ini, lanjut Lexi, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, bahwa ruang kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin, sehingga tidak berpotensi untuk mencemarkan…
DPRD Kota Ambon memastikan akan terus mengawal kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga kerja yang terdampak. (AM-18) Post Views: 28…
Alhidayat singgung pengelolaan Pasar Mardika yang selama ini digadang sebagai salah satu sumber utama PAD, ternyata tidak pernah menunjukkan perbaikan signifikan. Masyarakat…
Sesuai dengan kriteria, untuk lolos putaran pertama, para kandidat harus memperoleh minimal 25 suara dari total 90 suara yang menyebar di 18…
Kata Djemi, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan pasar belum berjalan optimal. *** Post Views: 101 Baca Juga Evaluasi Longsor Pasirlangu, Kang…
