“Keputusan itu bukan semata-mata di legislatif, yang penting itu Kementerian Keuangan. Ini menyangkut soal politik anggaran.” Ia berharap Kementerian Keuangan bisa menanggapi tuntutan pembayaran tukin dosen ASN itu dengan lebih serius dan cermat.
Hetifah juga menyebut bahwa tukin periode 2020 hingga 2024 tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun 2025 karena sudah tutup buku. “Nah, ini yang mungkin kami juga perlu kaji lebih jauh secara hukum, apakah benar demikian,” kata Hetifah.**
