Sayangnya anggaran yang dikucurkan tidak sebanding dengan proses pekerjaan renovasi yang dianggap biasa aja.
“Mess Maluku kita sudah alokasikan Rp20,7 miliar, selama lebih 4 tahun tidak pernah selesai. Padahal cuma renovasi, nanti kalau saudara berkunjung kesana, saudara bisa lihat renovasi yang tidak masuk akal, karena tidak ada sesuatu yang bagus,”ungkap Wenno dalam interupsi pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2023 di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (22/04/2024) lalu.
Atas hal tersebut, Wenno meminta aparat penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan untuk segera mengusut anggaran pembangunan Mess Maluku yang penuh sarat KKN.
“Saya mendesak pimpinan DPRD untuk menyurati aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk bisa menemukan penyebab dan masalah sampai mess Maluku tidak selesai,” pintanya.
Warga masyarakat yang dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan para wakil rakyat ini mengindikasikan ketidakkompakkan dan tidak memiliki satu pikiran untuk menyuarakkan keresahan publik.
Abidin Wattimena (20) salah seorang mahasiswa yang dimintai pendapatnya soal hal ini kepada arikamedia mengatakan, bisa jadi berbagai perbedaan ini karena ada kepentingan masing-masing anggota DPRD. Hal ini yang menjadi keprihatinan kita sebagai mahasiswa yang selalu mencermati, mengamati kerja-kerja wakil rakyat.
