“Kami mendesak Pemkot Ambon untuk memperhatikan hak-hak adat di Negeri Amahusu dan bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tandas Silooy.
Ketidakpedulian Pemkot dapat memicu konflik dan pertumpahan darah di Negeri Amahusu.
Ia berharap Pemkot Ambon tidak mengabaikan surat keberatan mereka dan segera mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku.(AM-18)
Arikamedia.id, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerbitkan larangan bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam perkara…
Arikamedia.id, JAKARTA – Perhatian publik tertuju pada kondisi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Di tengah kebutuhan bantuan dan pemulihan,…
Kata dia,mekanisme yang jelas diperlukan agar proses pengembangan karier berlangsung secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh guru. “Kalau mau…
Post Views: 33 Baca Juga IPAL Mie Gacoan Jadi Sorotan, DLHP Ambon Beri Waktu Dua Minggu untuk Pembenahan
“Pemerintah kota melalui Perumdam hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kita harapkan RT 36/RW 12 Halong Atas juga bisa kita selesaikan pada September,”…
