Ketika hegemoni terjadi, maka rakyat menjadi obyek exploitasi, karena semua sumber daya diberikan pada orang yang menyokong kesuksesan mereka. Rakyat diberi janji manis bahwa mereka orang baik dengan argumen-argumen moral dan budaya hukum yang seolah-olah baik padahal untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
Hegemoni kekuasaan tidak berfikir Mensejahterakan rakyat, tetapi yang utama adalah eksploitasi anggaran daerah untuk mengembalikan modal dan mensejahterakan kelompoknya, ini yang harus di waspadai. Visi-misi yang digambar-gemborkan saat kampanye hanya kata-kata indah yang dipergunakan untuk mengelabui pemilih agar simpati kepadanya.
Kalau sudah terjadi seperti itu, maka gerakan pengawasan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran harus diperkuat. Dokumen rencana kerja dan anggaran harus dilihat secara serius karena disana manipulasi dan permainan anggaran terjadi.
Semua yang dianggarkan selalu dikatakan sesuai aturan memang benar, tetapi markup dan memainkan volume selalu dilakukan. Itu belum bagaimana mereka memainkan anggaran dengan penyedia jasa atau pihak ketiga.
Siapapun kepala daerah yang terpilih harus kita awasi, karena mereka hanya pelayan rakyat, pemilik modal adalah rakyat yang membayar melalui pajak dan retribusi. Jika mereka lepas kendali dari pengawasan kita, maka rakyat hanya mendapatkan janji manis.
