Dia bercerita kalau sampai diberhentikan, hidup keluarganya sudah pasti susah setengah mati.
Karena bagaimanapun, penghasilannya sebagai PPPK menjadi satu-satunya penopang rumah tangganya. “Ekonomi keluarga pasti akan berpengaruh, apalagi pendidikan anak-anak,” ucapnya lesu. Ia berharap pemerintah mencari jalan keluar yang tidak mengorbankan masa depan keluarganya.
“Kami harapkan ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Sehingga kami yang PPPK jangan diberhentikan.”
Maria, seorang pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi NTT sama resahnya.
Baru enam bulan lalu dia diangkat menjadi PPPK, setelah empat tahun lamanya berstatus honorer. Tapi pada Februari lalu, pemberitaan soal akan adanya pemberhentian 9.000 PPPK langsung membuat hari-harinya tak tenang.
Ia yakin, namanya akan masuk dalam daftar tersebut. “Sepertinya nama saya termasuk dalam (daftar yang diberhentikan),” cetusnya. Ia menilai pemerintah tak berlaku adil dan merasa dikorbankan atas keputusan pemerintah yang menurutnya ambigu. Sudah tahu bahwa belanja pegawai melebihi 30% tapi tetap mengangkat PPPK.
Seumpama dia betul-betul dipecat, ekonomi keluarganya sudah pasti limbung. Ia bahkan bilang, anak-anaknya bisa berhenti sekolah karena tak ada biaya. Untuk keseharian saja kekurangan. Sedangkan mencari pekerjaan lain, di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti, bukan perkara mudah.
