“Proses pergantian posisi pengurus serta sekjen di internal PBB sering terjadi dilakukan sebab itu merupakan kewenangan penuh dari ketua umum atau penjabat ketua umum DPP PBB sesuai sifat kepentingan dan kebutuhan organisasi,” imbuh Fahri.(*)
Dalam pertemuan itu, kata dia, Malaungi meminta adanya pemberian uang kepada Koh Erwin untuk diserahkan kepada Didik selaku Kapolres. “Pada pemeriksaan lebih…
Inilah Daftar Pejabat eslon II yang Dilantik : Berdasarkan SK Nomor 495 Tahun 2025, Tiga ASN berikut secara resmi dikukuhkan kembali dalam…
2. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor…
Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh berbagai media massa, Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan pengabdian Polri…
6. Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; 7. Pasal 13 huruf…
