“Karena yang diajukan oleh Pak yusril permohonan itu adalah permohonan yang penuh dengan rekayasa, pak Yusril penuh rekayasa penuh manipulasi, terhadap permohonan yang diajukan kepada menteri di sini,” ucapnya.
“Mengapa? Karena permohonan itu harusnya dilakukan oleh berdasarkan MDP dan anggaran rumah tangga itu harus dilakukan melalui steering commite ada tujuh orang tetapi ini hanya Pak Yusril sendirian gitu,” sambung Lutfi.
2. Dinilai ada maksud terselubung
Tak hanya itu, Afriansyah Noor yang menjabat sebagai Sekertaris Jenderal (sekjen) tak dilibatkan. Afriansyah justru langsung dicopot.
Mantan Wakil Ketua Umum PBB Fuad Zakaria mengatakan, tak hanya Afriansyah Noor, beberapa pengurus partai tak dilibatkan. Sehingga, pembentukan itu dianggap ada maksud dan tujuan terselubung.
“Ada 12 pengurus, tiga wakil ketua umum termasuk saya dan beberapa ketua dan wakil sekjen termasuk sekjen sendiri 12 orang dengan Pak Sekjen,” sebutnya.
Tak hanya meminta Kemenkumham mencabut SK, Fuad juga menyampaikan akan mengajukan gugatan ke PTUN.
“Itu yang memang buat kita, kita gak setuju. Karena ini partai islam kalau boleh semua itu jujur terbuka apa adanya. Itu yg membuat kita menuntut. Mudah-mudahan juga Kemenkumham melihat yg sudah dijelaskan Pak Lutfi sehingga bisa mengadili sampai ke PTUN,” imbuh Fuad.
