“Nanti kepala RSUD Haulussy kita undang dengan skema penyelesaian di RSUD lalu kita bahas bersama,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Jumat (03/04/2024).
Politikus PPP itu meragukan BLUD dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di RSUD Haulussy itu dari sisi manajemen maupun pelayanan yang selama dikeluhkan oleh masyarakat.
“Memang belum ada pembahasan terkait dengan itu, tetapi dari fakta yang kita temukan itu memang begitu, kami meragukan BLUD mampu menyelesaikan segala persoalan yanga ada di RS,”ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mendorong agar pemerintah daerah dapat langsung mengintervensi dalam operasional RS.
“Ketika kami meminta pemerintah mengintervensi, alasnya ini BLUD, makanya dikembalikan saja ke pemerintah supaya sama sama menyelesaikan persoalan di RS,”tuturnya.
Akan tetapi, menurut Rofik semua terpulang kepada Dirut, jika mampu menyelesaikan setiap persoalan di RS tidak menjadi masalah.
“Kalau direktur merasa mampu menyelesaikan no problem, yang penting kita bicarakan baik baik agar supaya secepatnya diselesaikan,”pungkasnya.
Sementara itu praktisi kesehatan Stany mengatakan, DPRD memang harus sigap merespon persoalan RSUD Haulussy. Anggaran pelayanan harus kembali normal. Aturan keuangan daerah dan alur birokrasi terlalu panjang juga bisa menghambat pelayanan publik.
