Link Banner
BeritaPemerintahanUtama

Jubir Pemkot Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota  Rp. 400 Juta

79
×

Jubir Pemkot Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota  Rp. 400 Juta

Sebarkan artikel ini
Link Banner

AMBON, arikamedia.id – Menyikapi pemberitaan pada beberapa Media  terkait dengan Anggaran Pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon di tahun 2023, Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Ronald H Lekransy, selaku Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, membantah  hal tersebut. 

“Tidak benar bahwa pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon itu satu pasang Rp. 400 juta.  Bahwa Pemkot memfasilitasi pejabat daerah terkait pakaian Dinas itu benar, karena UU menjamin terkait fasilitas untuk kepala daerah, baik terkait gaji dan tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional,” ungkapnya, Sabtu (15/06/24) di Ambon.

Link Banner

Menurut Lekransy,  semua tahapan pengusulan  program/kegiatan dan anggaran di Pemkot sudah prosedural, karena melalui suatu tahapan pembahasan Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  Kota Ambon sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD)  tahun berjalan. 

Baca Juga  Kominfo Ambon Gandeng Fisip Unpatti, Sosialisasi Literasi Digital di Jemaat Sumber Kasih

“Artinya bahwa usulan anggarannya sudah  melalui verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah,” ujarnya.

Lagipula, penjelasan atau klarifikasi terkait anggaran Pakaian Dinas Pj. Wali Kota ini sudah pernah disampaikan ke publik, sehingga  tidak perlu lagi ada  pihak yang membuat opini, diluar fakta yang sebenarnya. Karena  setiap pemanfaatan anggaran pemerintah itu ada tahapan – tahapan pemeriksaan Normatif  yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ; dan fase ini telah dilewati oleh Pemkot. 

Link Banner
Link Banner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Disaksikan oleh Presiden Indonesia dan Prancis, HDF Energy bermitra dengan PLN dan PT SMI mendorong pembiayaan pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau, dan membangun koordinasi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)…

Link Banner