Selain itu, isu illegal mining di Kalimantan Timur juga menjadi salah satu hambatan besar yang mengganggu proses pembangunan dan mengurangi daya tarik bagi investor. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah proyek IKN dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa adanya gangguan signifikan dari aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan infrastruktur.
Meskipun ada 209 surat minat yang diterima pemerintah, hanya 36 yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, menunjukkan bahwa minat tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk investasi konkret. Hal ini menandakan bahwa upaya menarik investasi swasta masih menghadapi tantangan besar.
Masalah anggaran negara juga menjadi kendala finansial yang signifikan. Banyak dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan IKN harus dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti penanganan krisis dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, dampaknya terhadap anggaran negara masih terasa, mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar di IKN.
Kendala finansial ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki visi yang jelas untuk IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru dan modern, realisasi visi tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik dan mengamankan sumber dana yang cukup. Tanpa dukungan finansial yang memadai, baik dari anggaran negara maupun investasi swasta, masa depan proyek IKN Nusantara masih menghadapi ketidakpastian yang besar.