Selanjutnya Hellen mengatakan, pemerintah bahkan terlihat biasa-biasa saja dan tidak merasa rugi dengan dicabutnya status Bandara Internasional Pattimura. Jangan menyebut Banda, karena tanpa pemerintah Banda sudah jadi. Kei tanpa pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten sudah bergerak dan langsung connect dengan pemerintah pusat.
“Mereka suka menyebutkan destinasi tapi mereka tidak pernah menjelaskan soal marketnya. Kalau Banda okelah tapi kalau Kei dan lain-lain,” tanyanya.
Dikatakan, Pemprov Maluku dalam hal ini Bappeda tidak memiliki perencanaan bidang pariwisata. Bicara pariwisata saja Maluku miliki akses soal transportasi penerbangan Jakarta Ambon, Bali Ambon, Surabaya Ambon sangat mahal.
Menurutnya, Bappeda juga untuk bidang pariwisata tidak punya data soal potensi mendatangkan wisatatawan ke Ambon bagaimana? Apa tetap orientasi mendatangkan wisatawan dengan penerbangan reguler, atau berpikir yang lain.
“Masyarakat saja sudah tidak mampu bepergian dengan pesawat semua saat ini pakai kapal laut. Bagaimana mensejahterakan masyarakat Maluku dari segmen pariwisata kalau pemerintahnya sendiri setiap saat hanya asal bunyi,” ujar lulusan S2 Bidang Pariwisata ini.
Intnya tegas Hellen, Pemda harus bekerjasama dengan para pelaku industri pariwisata yang punya keahlian di bidang pariwisata untuk bisa membantu pemerintah, open minded jangan untuk mereka sendiri.
