Disebutkan tugas HIPMI ke depan, adalah mencari investor atau bahkan menjadi investor untuk mengelola kekayaan yang tersebar di pulau-pulau tersebut.
Dia yakin, dengan jaringan dan relasi HIPMI di skala nasional, mereka dapat membantu pemerintah provinsi untuk meningkatkan ekonomi dan menarik investor ke Maluku.
“Kami sangat berharap agar Undang-Undang Kepulauan itu bisa disahkan, agar potensi-potensi laut yang ada di daerah kita ini dapat kita kelola sendiri. Kita kan tahu sejauh ini, kita masih terbatas, kita hanya bisa mengelola 12 mil dari dinding pantai, sementara potensi-potensi utamanya itu ada di tengah laut,” paparnya.
Tambahnya, selain isu investasi pulau, secara khusus menyoroti urgensi pengesahan Undang-Undang Kepulauan.
Logo baru HIPMI Maluku yang mengambil filosofi ikan dan laut kata Reza merupakan pesan kuat akan hal ini.
Lebih lanjut dikatakan, dalam 100 hari kerja ke depan, BPD HIPMI Maluku memprioritaskan pekerjaan advokasi terkait Undang-Undang Kepulauan sebagai agenda penting dan wajib organisasi.
Setelah itu, agenda terdekat lainnya adalah merancang kegiatan ekspor untuk membangkitkan UMKM lokal, dengan komoditas unggulan seperti Cengkeh dan Pala, serta komoditas lain seperti Kopra dan kayu manis. *
