SOFIFI, arikamedia.id – Pemprov Maluku Utara membentuk Satgas pengawasan program prioritas (Satgas PPP). Langkah tersebut untuk memastikan APBD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di mana, Satgas ini akan mengawal pelaksanaan 9 program unggulan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Kebijakan ini menegaskan keseriusan Pemprov Malut dalam mengamankan pelaksanaan program prioritas secara transparan, akuntabel, dan langsung berdampak pada rakyat.
“Satgas ini bukan pengganti OPD, melainkan tim independen pengawas yang akan memastikan setiap program prioritas berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan menyentuh penerima manfaat yang sebenarnya,” tegas Sherly Laos, Senin (14/4/2025).
Sherly Laos menuturkan, tahap awal telah pada April 2025, dengan sinkronisasi program dan pergeseran anggaran di 10 OPD prioritas.
Lanjut Sherly, proses seleksi Satgas PPP akan digelar pada Mei 2025, setelah penyesuaian anggaran rampung. Satgas juga akan memastikan bahwa seluruh laporan keuangan dan pertanggungjawaban belanja program dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan, meminimalisasi risiko penyimpangan dan inefisiensi.
Mengutip TribuneTernate.com, Sherly menegaskan bahwa tidak akan dibentuk tim percepatan baru, melainkan hanya Satgas Pengawasan Program Prioritas sebagai satu-satunya instrumen resmi untuk mengawasi pelaksanaan agenda strategis.
