AMBON, arikamedia.id – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sangat mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Hal itu terlihat dari sebaran wilayah yang mendapatkan pembiayaan daerah reguler dari PT SMI, terbanyak berasal dari Indonesia bagian Timur. Berdasarkan komitmen, 43% pinjaman reguler tersalur ke wilayah Maluku dan Papua sebesar 22%.
Aktivis Pemuda Azis Hasbie mengatakan, Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath diharapkan dapat membuka “kotak pandora” dana SMI yang telah diselewengkan dimana-mana. Baru dua yang terkuak korupsi di Buru dan dugaan korupsi di Maluku Tengah.
Diharapkan, jika dimungkinkan Gubernur Maluku tidak hanya melobi Menteri Keuangan tapi juga Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala BPK RI, agar dugaan-dugaan proyek-proyek bermasalah yang dibiayai dari dana SMI bisa terbongkar di provinsi yang dimpimpinnya sekarang.
Diketahui, tiap tahun Pemerintah Provinsi Maluku harus membayar beban utang kepada SMI Rp136.672.000.000 atau Rp11 miliar per bulannya. Atas beban utang ini, Pemerintahan yang baru dilantik berencana melakukan Reschedule utang.
Pembayaran Dana pinjaman yang mulai dialokasikan dari PT SMI ke Provinsi Maluku akhir tahun 2020 mulai berlaku sejak 2022 lalu. Mekanisme pembayarannya dipotong dari Dana Alokasi Umum milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku.
