BeritaDaerahPemerintahanUtama

Gubernur Berharap Musrenbang RKPD 2026 Jadi Momentum Strategis Sinergikan Kebijakan Program Pembanguna, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

14
×

Gubernur Berharap Musrenbang RKPD 2026 Jadi Momentum Strategis Sinergikan Kebijakan Program Pembanguna, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sebarkan artikel ini
Gubernur Maluku Bukan Musrenbang RKD 2026 dengan pemukulan tifa - Diskominfo Maluku.

AMBON, arikamedia.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026, dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”, resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, pada Selasa (27/05/25), bertempat di Hotel Santika Premier Ambon.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini, merupakan Musrenbang Pertama dalam Lima Tahun Pemerintahan Periode 2025-2029, dan menjadi tahapan krusial bagi seluruh Kepala Daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.

“Untuk itu, pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Pemerintah Provinsi Maluku yakni, Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam tujuh misi Sapta Cita, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” terangnya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Maluku Tinjau Lokasi Air Louw, Irawadi : Proyek Pembangunan SR dan PLTB Bagian yang Dikeluarkan dari Kawasan Hutan

Lewerissa berharap agar Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi wadah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.

Dirinya menjelaskan tema yang ada mencerminkan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan, antaranya, Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gedsi; Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal; Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah; Peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial; Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas; Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

AMBON, arikamedia.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi mengatakan, kawasan yang menjadi lokasi proyek pembangunan Stasiun Radar dan Pembangkit Listrik…