Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan pemerintah. Nantinya seluruh mekanisme tetap membutuhkan persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, selama pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama peningkatan infrastruktur, DPRD siap memberikan dukungan. *
Penyimpangan ini kemudian dihitung oleh Inspektorat KKT melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/LAK-7/III/2025. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa…
Setelah masa operasi selesai, kapal akan dihibahkan melalui KKP untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Ambon. “Intinya, mereka mau…
Mereka akan menyelenggarakan acara Santa Claus, sementara Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas kegiatan lain seperti Expo UMKM, flashmob, dan panggung hiburan dengan…
Ia berharap status tenaga kontrak ini segera mendapatkan kejelasan. Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada…
AMBON, arikamedia.id – Entrepreneur muda Kota Ambon, Body Wane Mailuhu, mengajak generasi muda untuk tidak hanya bercita-cita menjadi ASN, tetapi juga menjadi…
