Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan pemerintah. Nantinya seluruh mekanisme tetap membutuhkan persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, selama pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama peningkatan infrastruktur, DPRD siap memberikan dukungan. *
“Disiplin adalah kunci utama bagi setiap anggota Polri untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Kata…
Operasi ini bertujuan menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama periode…
Untuk mendukung distribusi ke daerah, Kantor Pos Ambon menyiapkan dua armada transportasi. Sementara itu, pengiriman paket ke Pulau Buru dilakukan dengan memanfaatkan…
Arikamedia.id, AMBON – Golkar Maluku menargetkan seluruh agenda konsolidasi organisasi dapat diselesaikan paling lambat Mei 2026. Setelah itu, partai akan melanjutkan dengan…
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak yang menyasar Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer…
