Dalam tuntutannya, para purnawirawan menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Mereka berpendapat bahwa keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden dan berujung pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum. **
Arikamedia.id, JAKARTA – Seorang staf kementerian yang mengaku sebagai anggota keluarga dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi…
Selain evaluasi reformasi institusional, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan kebijakan Polri dalam menyikapi kebebasan berekspresi serta…
Sistem pencatatan dan pelaporan pun terus diperkuat untuk memantau cakupan serta efektivitas program. Meski demikian, tantangan di lapangan masih dihadapi, terutama terkait…
MALUKU BARATA DAYA – Gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Maluku Barat Daya. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Senin (26/01/26) pukul 09.54…
“Seluruh tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN wajib diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Bahkan peserta yang sempat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada…
