Pada periode tersebut pula, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia dan menjadi yang tertinggi sepanjang masa.
Untuk mengimbangi defisit yang lebar, Thomas melihat pemerintah Indonesia dapat mendorong penerimaan negara yang lebih tinggi untuk menghindari utang lebih banyak. Satu hal yang pasti, lanjut Thomas, penerimaan negara tidak dapat dikerek dalam waktu yang singkat.
“Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah dengan cukup berani selama masa-masa sulit adalah menaikkan tarif PPN. Jadi, itu adalah sinyal yang cukup kuat bahwa mereka ingin meningkatkan rasio pendapatan. Tapi ya, hal ini akan menjadi proses yang bertahap,” katanya.
Sebagaimana pemerintah yang akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 sebesar 1% menjadi 12%. Hal tersebut dilakukan demi mengerek penerimaan negara.
Pada tahun ini, pemerintah telah memutuskan untuk melebarkan target defisit dari 2,29% menjadi maksimal 2,8% terhadap PDB. Terkereknya defisit ini karena pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024. (*)
