Sampai dengan saat ini lanjutnya, Maluku terbantukan dengan adanya insfrastruktur jalan Inpres desa Inpres nomor 3 tahun 2023. “Kadis PUPR, dan Pemkab maupun Pemkot kita bantu ruas-ruas jalan sesuai bidang tugas saya,” tambah Kandidat Doktor Universitas Indonesia ini.
Kita bantu ruas jalan Saparua sampai di Haria Gunung, kita dorong Jalan Lingkar Nusa Laut, Jalan dari Hative Besar ke Leihitu, Jalan lingkar Haruku. Ada infrastruktur jalan yang bukan dari APBN, seperti Jalan Lingkar Kei dan Jalan Lingkar Babar, Jalan Namer Leksula, jika berharap APBN dan APBD itu semua tidak jalan, bersyukur ada Inpres Pemerintah Pusat membantu pemerintah Daerah namun syaratnya itu harus clear dan clean.
Febry mengingatkan, yang berikut harus ada pernyataan dari pemerintah daerah bahwa setelah dibangun oleh pemerintah pusat, pemda harus bertanggung jawab untuk pemeliharaannya. Hal-hal ini yang harus dimengerti Jadi kalau tidak dimengerti bagaimana bisa membangun proses ini.
“Saya ini pembantu presiden yang membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur di daerah,” kata Febry. (AM-29)
