Arikamedia.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
Salah satu yang tersorot adalah ratusan pasien gagal ginjal kronis yang bergantung pada layanan cuci darah rutin kini terancam kehilangan akses layanan kesehatan.
Edy memberikan perhatian terhadap berlakunya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 sejak 1 Februari 2026 yang menjadi dasar penonaktifan PBI melalui pemutakhiran data DTSEN.
Meski diklaim untuk ketepatan sasaran, kebijakan tersebut terbukti menimbulkan dampak serius bagi pasien penyakit kronis. Data Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sekitar 200 pasien cuci darah PBI dinonaktifkan kepesertaannya hingga 6 Februari 2026.
“Regulasi secara umum sebenarnya sudah ada, larangan menolak pasien darurat juga jelas. Tapi tanpa payung hukum tertulis yang tegas dan mengikat, negara justru membiarkan rumah sakit ragu dan pasien miskin menanggung risikonya. Ini kegagalan negara dalam melindungi nyawa rakyat,” tegas Edy dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (10/2/2026).
