DPRD mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjelas skala prioritas pembangunan, memperkuat alokasi dana pemeliharaan, dan memastikan kualitas konstruksi yang sesuai standar.
Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai pemerintah perlu lebih proaktif dalam menggali potensi pajak daerah, retribusi, serta inovasi sektor ekonomi lokal.
Fraksi-fraksi mengingatkan agar target PAD tidak terlalu optimistis tanpa strategi yang jelas,mengingat laporan APBD 2024 menunjukkan adanya tekanan pada realisasi PAD.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tak luput dari kritik, hampir semua fraksi meminta penjelasan gubernur terkait insiden keracunan yang menimpa puluhan siswa di beberapa kabupaten.
Untuk itu DPRD mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, serta merancang skema mitigasi yang efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
DPRD juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program dan belanja mendesak pada triwulan akhir 2025. Lambatnya penyerapan anggaran dikhawatirkan dapat mengurangi dampak pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.
Dalam sambutan Gubernur Hendrik Lewerissa dijelaskan bahwa Ranperda Perubahan APBD disusun berdasarkan realisasi pendapatan tahun berjalan, kebutuhan mendesak, serta koreksi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
