BeritaDaerahNasionalUtama

Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada, Ninik : Ingin menyamakan Presepsi Jelang Pilkada Serentak 

29
×

Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada, Ninik : Ingin menyamakan Presepsi Jelang Pilkada Serentak 

Sebarkan artikel ini

AMBON, arikamedia.id – Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu mengatakan Dewan Pers sama-sama ingin menyamakan persepsi apa yang akan dilakukan pers menjelang gawe Penilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Dikatakan, fungsi-fungsi pers harus dilakukan yaitu perannya agar dirasakan manfaatnya walau masih ada komplain masyarakat seperti pada Pilpres lalu.

Menurutnya, kita bersaing ketat dengan medsos. Finalisasi informasi melalui medsos lebih dominan dan pers jadi keteteran. 

“Lewat medsos ada mobilisasi massa. Bagaimana pers menggugah partisipasi masyarakat. Pada Pilkada, masyarakat harus mengetahui dengan daya kritis pers terhadap integritas, kapasitas dari calkada lewat pemberitaan media,” ujarnya di Santika Premier Hotel Ambon, Kamis, (01/08/2024), saat membuka Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada kepada Jurnalis di Maluku. 

Baca Juga  Kata DPR Soal Penyebab Utama Meruginya BUMD

Ninik juga mengingatkan pers harus menjadi daya kritik sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di pusat hingga daerah. 

Kira-kira dalam liputan hak publik harus tahu apa saja bagaimana cara mengajak masyarakat sehingga berita tidak miss informasi, harus buat informasi dan berita yang akurasi. Namun data tidak mengikuti keinginan masyarakat. 

Dalam konteks Mauki jurnalis harus benar-benar bisa dedikasikan pembangunan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pikkada bisa lebih kondusif, kehidupan sosial jauh lebih meningkat. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…