”Pada akhirnya, pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran bersama. GBPM semakin memahami adanya batasan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem pendataan, sekaligus melihat peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan,” bebernya.
Kata Sandra, koordinasi dengan BPS menjadi penting karena sejalan dengan semangat gerakan GBPM, yakni mendorong pembangunan Maluku yang inklusif dan humanis, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak secara holistik. Ke depan, GBPM juga berkomitmen untuk saling berbagi data dengan mitra-mitra dalam gerakan, sehingga tercipta sistem kerja bersama yang saling melengkapi dan memperkuat. (AM-29)
