Ia juga menekankan perlunya strategi untuk membangun kepercayaan publik terhadap kerja-kerja pengawasan.
“Koordinasi yang baik antar lembaga pengawas serta kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan pengawasan pemilu,”ujarnya
Malonda mengaku, FGD menjadi evaluasi secara jujur dan objektif bagaimana peran Bawaslu pada Pemilu 2024 serta kelemahan dari Bawaslu demi perbaikan demokrasi masa depan.
Dikatakan, Unpatti menjadi lokasi FGD, karena Maluku salah satu daerah kepulauan yang mempunyai karakterisirik sendiri untuk mengevaluasi Pemilu, terutama tentang tantangan pengawasan.
Menurutnya, keterlambatan logistik, persoalan transportasi dan implikasi cuaca ekstrem saat Pemilu serta sangat sulit mendapatkan aparatur Pengawas Pemilu di wilayah kepulauan, apalagi berkaitan dengan kualitas dan persoalan komunikasi, merupakan persoalan yang dihadapi di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Kami berharap pada FGD ini bisa dirumuskan berbagai hal khusus, terutama soal penyelenggaraan Pemilu di wilayah kepulauan. Merumuskan cara rekrutken SDM di wilayah kepulauan, apakah ada perlakuan khusus. Bisa saja daerah kepulauan anggarannya khusus berbasis kebutuhan geografis atau kepulauan. Karenanya FGD di Unpatti ini diharapkan merumuskan rekomendasi penting untuk Pemilu berikutnya,” tambahnya.
