Menurut Nikijuluw, 8 raperda yang diusulkan merupakan hal yang digumuli di tahun 2025.
Sementara Kabag Perundang Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Rossa Imulyana menyampaikan konsultasi ini masih terus berlanjut.
“Karena masih ada harmonisasi di Kanwil Kumham dan setelah itu difasilitasi di Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, baru penetapan,” ucapnya. (AM-18).
“Materi tes meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris, serta keterampilan komputer. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2026….
Jumlah pergerakan masyarakat tersebut tetaplah besar, sehingga memerlukan antisipasi terhadap potensi Kedaruratan yang dapat terjadi. Kemacetan di jalan raya, kecelakaan moda transportasi…
Menurut Sekkot, pemerintah negeri memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan petuanan atau hak ulayat negeri, sehingga setiap persoalan lahan harus difasilitasi…
Dankodaeral IX menyampaikan bahwa sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan…
“Kami para pemuka agama Islam di Provinsi Maluku dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, menyampaikan seruan kepada umat Islam dan…
