Menurut Nikijuluw, 8 raperda yang diusulkan merupakan hal yang digumuli di tahun 2025.
Sementara Kabag Perundang Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Rossa Imulyana menyampaikan konsultasi ini masih terus berlanjut.
“Karena masih ada harmonisasi di Kanwil Kumham dan setelah itu difasilitasi di Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, baru penetapan,” ucapnya. (AM-18).
Arikamedia.id, JAKARTA – Seorang staf kementerian yang mengaku sebagai anggota keluarga dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi…
Selain evaluasi reformasi institusional, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan kebijakan Polri dalam menyikapi kebebasan berekspresi serta…
Sistem pencatatan dan pelaporan pun terus diperkuat untuk memantau cakupan serta efektivitas program. Meski demikian, tantangan di lapangan masih dihadapi, terutama terkait…
MALUKU BARATA DAYA – Gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Maluku Barat Daya. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Senin (26/01/26) pukul 09.54…
“Seluruh tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN wajib diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Bahkan peserta yang sempat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada…
