Namun, berdasarkan perubahan yang diusulkan, mereka akan dapat bertugas di 16 lembaga, menurut rancangan yang dilihat AFP, yang akan mencakup Mahkamah Agung, Badan Bencana Nasional, dan kantor jaksa agung, antara lain.
Rancangan undang-undang tersebut juga memperbolehkan prajurit untuk menduduki jabatan sipil di lembaga pemerintah lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, atau Kontras, menolak perubahan terbaru rancangan undang-undang militer.
“Pembahasan revisi RUU tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik, dan kurangnya transparansi dalam proses penyusunannya,” katanya dalam pernyataan bersama dengan Amnesty dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ia juga mengklaim para aktivis menghadapi intimidasi karena menentang amandemen tersebut. Istana kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar AFP.
Prabowo telah memulihkan citranya meskipun ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Suharto termasuk memerintahkan penculikan aktivis. Mengubah dirinya menjadi sosok kakek, Prabowo memenangkan hati para pemilih tahun lalu dan menjabat sebagai presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
