Tiga dewan pimpinan pusat partai politik memutuskan menonaktifkan sejumlah kadernya dari anggota DPR per 1 September 2025. DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, kemudian disusul oleh DPP PAN yang menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama atau Uya Kuya.
DPP Partai Golkar juga memberlakukan kebijakan yang sama. Adies Kadir yang menjabat Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 dinonaktifkan oleh partai Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji menilai keputusan menonaktifkan kader partai itu diambil sebagai upaya menguatkan disiplin dan etika bagi legislator dari Fraksi Golkar. “Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, kami menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” kata Sarmuji dalam keterangannya pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Lima politikus itu dinonaktifkan setelah sikap mereka memantik gelombang protes di seluruh Indonesia. Ahmad Sahroni, misalnya, dikritik masyarakat karena pernyataannya ketika merespons wacana pembubaran DPR dinilai tak pantas. Namun Ahmad Sahroni justru melabeli pihak yang menggaungkan wacana itu sebagai “orang tolol”.
Dua politikus PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya, juga mendapat kritik dari publik. Eko Patrio dikecam setelah mengunggah video parodi di akun TikTok-nya @ekopatriosuper yang menampilkan dirinya berjoget musik horeg. Video itu dinilai mengolok-olok masyarakat dan menantang publik yang mengkritik tindakan joget-joget anggota Dewan saat sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. (**)
