Ketersediaan air bersih juga menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi. Banyak desa di Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan bantuan dalam mengembangkan infrastruktur air bersih yang memadai di wilayah tersebut.
Pulau Enu dan Pulau Karang yang memiliki potensi besar untuk wisata bahari dan perikanan diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, jarak yang jauh dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kendala ini agar potensi wisata dan perikanan di kedua pulau tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Upaya pengamanan PPKT juga dilakukan melalui sertifikasi penetapan kawasan hutan. Hingga saat ini, 25 PPKT telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, dan 82 PPKT telah memiliki sertifikat. Namun, masih ada empat PPKT yang belum bersertifikat dan tidak termasuk dalam kawasan hutan. BNPP akan terus berkoordinasi dengan KKP dan ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi keempat PPKT tersebut agar status hukumnya jelas dan dapat dikelola dengan baik.
Kunjungan kerja BNPP ke Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan, khususnya di PPKT. Isu-isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Aru, seperti abrasi, infrastruktur yang belum memadai, dan ketersediaan air bersih, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. (AM-29/Humas BNPB).
