Prabowo tampaknya dihadapkan pada dilema klasik setiap Presiden Indonesia: antara ketegasan dan kalkulasi politik
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan tepat setahun pada 20 Oktober 2025. Di usia muda pemerintahannya, Prabowo masih perlu memberi alarm kepada para menterinya agar bekerja dengan benar.
Pada Sabtu, 18 Oktober 2025, Prabowo tampil tegas di hadapan ratusan wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung. “Satu-dua kali masih peringatan, tapi kalau tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Tidak boleh ada rasa kasihan,” ujarnya lantang.
Peringatan itu ditujukan kepada para menteri yang ia sebut “nakal”. Namun pernyataan tersebut lebih dari sekadar ancaman. Ia menggambarkan kegelisahan seorang presiden terhadap kinerja para pembantunya—sekaligus sinyal bahwa roda pemerintahan belum bergerak seefisien yang diharapkan.
Dilansir dari Tempo.co, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah empat kali mengganti jajaran kabinetnya. Jumlah pembantunya kini mencapai 49 menteri dan 55 wakil menteri—kabinet paling gemuk dalam dua dekade terakhir. Namun gemuknya struktur itu justru mempersulit koordinasi, memperlambat eksekusi kebijakan, dan membuat komunikasi publik tak sinkron.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, menyebutkan persoalan utama kabinet ini adalah ego sektoral dan lemahnya koordinasi antarlembaga. “Bahkan soal program besar seperti makan bergizi gratis pun kacau karena koordinasi yang lemah,” ujarnya.
