JAKARTA, arikamedia.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus membongkar praktik-praktik penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit untuk Sritex. Proses penegakan hukum harus menjangkau semua pihak, tak terkecuali pihak swasta yang menerapkan praktik-praktik tidak sehat dalam menjalankan perusahaan.
“Jadi ada dugaan monopoli, dan jika ada praktik monopoli dan permainan kemungkinan memang ada praktik korupsi. Sehingga potensi merugikan masyarakat banyak, itu sangat kemungkinannya sangat besar,” kata Nasir dalam keterangannya, Minggu, 8 Juni 2025.
Menurut Nasir, tantangan bagi Kejaksaan Agung saat ini adalah membuktikan langkah penyidikan dugaan korupsi Sritex yang mereka lakukan sudah benar. Selain itu, ada upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan agar Sritex beroperasi lagi, sehingga pekerja Sritex bisa kembali bekerja.
Atas dasar itu, langkah Kejagung harus diikuti dengan perbaikan yang utuh agar langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi di Sritex tidak berbenturan kepentingan pada langkah pemerintah. Kementerian terkait, lanjut dia, juga harus bisa membantu mengusut potensi-potensi hal yang bisa merugikan banyak orang.
“Kementerian terkait juga harus membantu menghidupkan kembali Sritex agar bisa kembali beroperasi dengan baik, tanpa praktik-praktik yang melanggar aturan,” ujar dia.
