BeritaNasionalPemerintahanUtama

YLBHI Mengkritik Pernyataan Menkeu Purbaya soal 17+8 Tuntutan Rakyat

15
×

YLBHI Mengkritik Pernyataan Menkeu Purbaya soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur dalam mimbar bebas bertajuk Seni Melawan Tirani di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 1 September 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean

Adapun gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat itu terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek tersebut di antaranya meminta pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mencegah pemutusan hubungan kerja massal, dan membuka dialog untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Selanjutnya delapan tuntutan jangka panjang di antaranya meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Gerakan 17+8 ini mengemuka di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas pada akhir Agustus 2025.

Menurut Purbaya, tuntutan tersebut akan hilang secara otomatis begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Sebab, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka itu, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan langsung bisa terwujud. Tapi, kata dia, kondisi Indonesia saat ini sudah mengarah ke pertumbuhan 8 persen.

Baca Juga  Dana Desa Ambon 2026 Menyusut , Tak Ada Lagi Alokasi Rp1 Miliar

YLBHI berpendapat, komentar anggota kabinet Prabowo yang kontroversial bukan kali ini saja terjadi. Isnur mencontohkan keterangan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi yang pernah menyarankan agar “memasak saja” kepala babi, saat kantor Tempo diteror dengan kepala babi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *