“Peninjauan ulang izin usaha ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi sebagai langkah pengawasan agar perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan,” tegasnya.
Sarannya, kedua perusahaan tersebut dijadikan contoh dalam penanganan kasus penumpukan sampah di Kota Ambon. Jika ritel modern dapat dikelola dengan standar pengelolaan sampah yang baik, maka hal tersebut bisa menjadi rujukan bagi pelaku usaha lainnya.
Yayasan Pijar Demokrasi Kota Ambon juga, sangat mengapresiasi sikap Bapak Wali Kota Ambon, dalam persoalan keberadaan PT Alfamidi dan Indomaret di Kota Ambon. Sangat mementingkan keadaan masyarakat di Kota Ambon.
Yayasan Pijar Demokrasi berharap Pemerintah Kota Ambon segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan pengawasan dan audit lingkungan terhadap perusahaan ritel modern, demi menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (AM-29)
