Poin kesepakatan yang kian menunjukkan tak berkutiknya kita dalam negosiasi adalah keharusan mentransfer data pribadi penduduk Indonesia ke Amerika. Tak hanya mengancam hak privasi warga negara, Prabowo juga bisa dituduh menyerahkan kedaulatan data rakyat kepada negara lain.
Para pejabat berkilah bahwa data yang dimaksud dalam kesepakatan dagang itu adalah informasi pribadi yang diunggah secara sukarela ke Internet, seperti saat membuat alamat surat elektronik. Dikenal punya reputasi buruk dalam menjaga data warganya, penjelasan pemerintah ini sebaiknya dibaca sebaliknya.
Memang, ada poin kesepakatan yang bisa memberikan angin segar bagi iklim bisnis, seperti penghapusan persyaratan izin impor atas produk pangan dan pertanian seperti sistem kuota yang berlaku selama ini. Juga pelarangan impor barang hasil kerja paksa dan pelindungan tenaga kerja. Ada pula pelindungan lingkungan hingga pemberantasan kayu ilegal. Tapi tanpa ditekan Amerika pun semestinya hal tersebut dibereskan pemerintah sejak dulu.
Dalam negosiasi dengan Amerika, tak tecermin sikap Indonesia yang berhati-hati terhadap pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) karena tak mau begitu saja mengikuti aturan perdagangan tersebut. Terhadap FTAAP yang hingga kini pembentukannya masih maju-mundur, Indonesia tidak begitu saja bersedia main teken. Hanya untuk bisa menurunkan tarif 32 persen menjadi 19 persen, Prabowo mengabulkan semua permintaan Amerika.
