Kalau kita lihat postur APBD 42% itu adalah belanja pegawai dan itu melanggar aturan yang seharusnya batas maksimal 30%. Ini mejadi satu siklus perubahan yang kita gagas bersama untuk memajukan satu kota ini.
Di tempat yang sama Calon Wali Kota Bodewin Wattimena bertanya ke paslon nomor urut 4 tentang tujuan dari pembangunan ekonomi mencapai kesejahteraan hari ini dengan perkembangan jaman kita diperhadapkan dengan semakin sulitnya ketersediaan sumber daya alam khususnya karena itu muncul konsep pembangunan berkelanjutan.
Ada kegiatan ekonomi yang hari ini sudah diprioritaskan untuk blue ekonomi dan green ekonomi, yang menjadi alternatif pembangunan berkelanjutan yang sudah isu strategis internasionl, Indonesia dan kota Ambon. Bagaimana kita menerapkannya.
Calon Wali Kota nomor urut 4 Syarif menjelaskan, soal istilah ekonomi pada prinsipnya istilah-istilah teknis untuk memajukan kesejahteraan di kota ini. Tapi kalau kita mau lihat perhatian yang pemerintah berikan dan komitmen kita kepada pelaku usaha-usaha kecil. Maka kita lihat bantuan pemkot yang selama ini diberikan untuk memicu pertumbuhan 0,01%.
Syarif menyatakan, seorang pedagang sayur di Pasar saja berhak mengoreksi APBD kota yang adalah dokumen publik. Kita tidak punya uang yang punya uang itu masyarakat. Di satu pihak kita bicara soal bagaimana meningkatkan ini, tapi keberadaan pelaku usaha tidak disentuh dengan gagasan-gagasan yang bisa tumbuh dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
