AMBON, arikamedia.id – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST, mengapresiasi pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak budaya memuji dan menjilat dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Watubun, budaya semacam itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan karena tidak termasuk dalam kompentisi yang layak, seperti halnya cabang olah raga di Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Saya atas nama DPRD sependapat dengan pernyataan Gubernur beberapa waktu lalu pada Apel Akbar ASN Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa ASN tidak perlu punya budaya memuji gubernur dan wakil gubernur, menjilat, dan sebagainya,” kata Watubun.
“Kita harus mengedepankan profesionalisme, bukan berlomba-lomba memuji,” ujar Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu lalu (05/03/25).
Apalagi tantangan besar yang akan dihadapi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski begitu, ia terus mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.
